Pasal 102
(1). Dalam melaksanakan hubungan industrial, pemerintah mempunyai fungsi menetapkan kebijakan, memberikan peleyanan, melaksanakan pengawasan, dan melakukan penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang - undangan ketenagakerjaan.
(2). Dalam melaksanakan hubungan industrial, pekerja/buruhdan serikat pekerja/serikat buruhnya mempunyai fungsi menjalankan pekerjaan sesuai dengan
Tuesday, February 11, 2014
Pasal 102 Hubungan Industrial
Share this
Related Articles :
Undang-Undang Ketentuan Pidana PerusahaanKetentuan PidanaPasal 183(1). Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 74 yang berbunyi: Pasal 74 aya ... - Undang - Undang Pasal 2 Sampai Dengan 6LANDASAN, ASAS, DAN TUJUANUndang - Undang KetenagakerjaanPasal 2Pembangunan ketenagakerjaan berlandaskan Pancasila dan Undang-UndangDa ...
- Undang Undang Ketenaga Kerjaan Tentang Jam Kerja Dan Lembur beritalowkerid.blogspot.com Dalam kesibukan kita memenuhi kebutuhan dalam hidup mencari pekerjaan yang tebilang sulit di dapatkan di ...
- Mengalih Bentuk Upah Borongan Kedalam UMK Dan Rumus Lemburan BoronganApakah anda pekerja dengan Sistem keja borongan berikut ini adalah penjelasan mengenai pengalihan upah kerja borongan agar sesuai deng ...
- Sanksi Pidana Atau Denda Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Anak, Jam Kerja, Upah Kerja, Demo Mogok Kerja, Dan PhkPengusaha Dapat Dikenakan Sanksi Pidana atau Denda jika melanggar ketentuan Perundang-undangan sebagai berikut:- Pasal 42 ayat 1 dan a ...